Dilema Pengembangan Koperasi (Tinjauan Terhadap Intervensi Pemerintah)
oleh
Felki M. Salukh
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
Email: felki.melkiano@yahoo.com
Vidensia Bergitha Anin
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
Email: aninitha931@gmail.com
Nurul Sutarti
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Persatuan Guru 1945 NTT
Email: nurul.sutarti@gmail.com
Abstrak
Pemerintah bertekad menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, wujud nyata dari tekad pemerintah tersebut tercermin dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi, bahkan terdapat lembaga khusus yang menangani masalah koperasi. Namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat citra koperasi, sebagai soko guru perekonomian nasional selama berpuluh-puluh tahun, tampaknya masih menjadi jargon, karena koperasi belum membuktikan dirinya sebagai badan usaha maupun sistem ekonomi yang mandiri. Intervensi atas nama pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah justru menimbulkan distorsi, terbukti dengan dilikuidasinya. Hal ini berarti keterlibatan pemerintah dalam pengembangan koperasi, perlu ditinjau dan dikaji ulang. Diharapkan campur tangan pemerintah dalam mengembangkan koperasi haruslah benar-benar selektif, terbatas pada hal-hal yang urgen, sehingga koperasi dapat tumbuh subur dan memiliki bargaining position karena ada kebebasan berbisnis seluas-luasnya kepada koperasi tanpa adanya campur tangan pemerintah, dan pemerintah hanyalah sebagai pencipta iklim usaha yang kondusif.
